HSU Soroti Penyesuaian Program P2P demi Efektivitas Pengawasan Partisipatif

Hulu Sungai Utara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menegaskan pentingnya penyesuaian dalam pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif (P2P) agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Thessa Aji Budiono, M.Pd.I, yang mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program, baik dari sisi penyesuaian anggaran maupun kesepakatan dengan pihak terkait seperti Bappenas.

“Beberapa kendala, baik itu dari segi penyesuaian anggaran maupun penyesuaian kesepakatan dengan Bappenas dan hal lainnya. Sehingga perlu disesuaikan kembali kesepakatan untuk proses kegiatan P2P,” ujarnya.

Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa program P2P tidak dijalankan secara kaku, melainkan terus diselaraskan dengan dinamika dan kebutuhan yang ada. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Program P2P sendiri merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Bawaslu menekankan bahwa koordinasi dan penyesuaian dalam setiap proses menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas dan keberhasilan program. Dengan demikian, diharapkan P2P dapat berjalan efektif serta memberikan dampak positif terhadap penguatan pengawasan pemilu berbasis masyarakat.