Tahap Awal Seleksi, Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bekali Peserta dengan Pemahaman Kepemiluan

Amuntai — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali melaksanakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan pembahasan “Tahap Awal Seleksi”. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk mengenal lebih jauh proses seleksi, mekanisme, serta hal-hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi proses rekrutmen jajaran pengawas pemilu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Bawaslu HSU dalam memberikan pemahaman kepemiluan sekaligus meningkatkan kapasitas generasi muda dan masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap pengawasan pemilu. Melalui pembelajaran sejak dini, peserta diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai proses seleksi serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari jajaran pengawas pemilu.

Dalam pembahasan Tahap Awal Seleksi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempersiapkan diri, memahami persyaratan, mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan, serta memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai pengawasan pemilu. Materi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan memperoleh informasi secara langsung sehingga tidak hanya memahami proses secara teori, tetapi juga mengetahui kesiapan yang perlu dibangun sejak awal.

Bawaslu HSU menilai pembelajaran mengenai proses seleksi penting diberikan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 berlangsung. Dengan pemahaman yang dibangun sejak sekarang, calon peserta seleksi dapat mempersiapkan kompetensi, pengetahuan, dan mentalitas sebagai calon pengawas yang mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Melalui Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, Bawaslu HSU terus berupaya menghadirkan ruang belajar kepemiluan yang terbuka dan edukatif. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk memahami proses pengawasan sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi