Lompat ke isi utama

Berita

Internalisasi Penguatan Pengawasan Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Melalui Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

Internalisasi Penguatan Pengawasan Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Melalui Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
\n\n\n\n\n

Amuntai - Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan internalisasi penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi melalui sosialiasi pencegahan gratifikasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Jumat (10/07/2020)

\n\n\n\n

Turut hadir dalam kegiatan rapat koordinasi dalam jaringan tersebut diantaranya Ketua dan Anggota Serta Kasek Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh Komisioner dan Korsek Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Tabalong.

\n\n\n\n

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Erna Kaspiah dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan kegiatan ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sarana revolusi mental guna mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

\n\n\n\n

Kordiv Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Setiawan selaku narasumber menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai gratifikasi dan upaya-upaya nyata yang bersifat segera dalam mencegah terjadi nya pelanggaran.
"Kita harus senantiasa berupaya meningkatkan fungsi pengawasan fungsional untuk mencegah dan menanggulangi ada nya gratifikasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota khusus nya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bagi yang mengetahui dan menerima adanya tindakan gratifikasi bisa segera melakukan koordinasi untuk penanganan. " Ujarnya

\n\n\n\n

Beliau juga menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir di rapat koordinasi dalam jaringan lewat aplikasi zoom ini agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah di anjurkan pemerintah dan dalam melaksanakan tugas harus secara profesional dan bersinergi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2020. Netralitas harus dijunjung tinggi dan setiap ada permasalahan harus segera dikoordinasikan untuk mencegah adanya gratifikasi.

\n"